MarwahMedia.com | Jakarta | — Prahara Warung Madura yang terus diusik oleh anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), sehingga Pemda Banyuwangi hendak melarang Warung Madura buka 24 jam, semakin memanas.
Terbaru, Madas Nusantara akan melakukan aksi sweeping Indomaret dan Alfamart yang melanggar jam operasional.
“Intinya Madas Nusantara melalui Brikom (Brigade Komando) akan mendata warung moderen yang operasionalnya tidak sesuai ketentuan, termasuk proses pendirianya yang tidak sesuai aturan,” tegas Ketua Umum Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada awak media, Sabtu (11/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal, aktifis penggiat anti korupsi, Relawan Prabowo itu menjawab pertanyaan media atas berita viral dimana Pemda Banyuwangi akan melarang Warung Madura buka 24 jam atas permintaan pengusaha ritel moderan seperti Indomaret dan Alfamart.
Menurut Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), anggota Aprindo sudah beberapa kali mengganggu keberadaan Warung Madura yang tidak pernah melanggar ketentuan.
Bahkan Warung Madura yang dikenal tekun dan istikomah dalam berusaha, pernah dibilang (difitnah) jualan miras dan lain-lain. Kemudian mengadukan ke Kementerian Koperasi karena buka 24 jam.
“Nah, kini kambuh lagi. Mengganggu lagi. Ini sudah politisi, sebab ada warung Padang, Tegal dan Batak buka 24 jam tidak dipermasalahkan. Kenapa selalu warung Madura yang dipermasalahkan. Ini pembunuhan karakter,” tegas Jusuf Rizal, Ketua Tim Formatur Bamus Madura itu.
Lebih jauh, pria asal Pamekasan, Madura yang memiliki trah Arya Wiraraja Raja Sumenep itu, mengatakan bahwa saat ini toko modern juga berdasarkan investigasi Madas Nusantara banyak menerabas aturan. Harusnya buka jam 10 pagi (Pukul 10.00 WIB), tapi subuh sudah buka. Harusnya tutup jam 11 malam (Pukul 23.00 WIB) tapi masih buka bisa sampai jam 1 pagi (pukul 01.00 WIB dini hari).
“Malah banyak yang beroperasi 24 jam. Pendiriannya dilarang buka dekat pasar tradisional, tapi justru buka. Ini akan Madas Nusantara soroti dan minta pemerintah setempat, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM dan Satpol PP tertibkan. Tidak boleh ada diskriminasi,” ujar Jusuf Rizal.
