MarwahMedia.com | Kampar – Riau | —Membekingi berarti memberikan bantuan, dukungan, atau perlindungan secara sembunyi-sembunyi (biasanya dari pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh) agar suatu kegiatan atau seseorang aman dari gangguan atau tuntutan hukum. Istilah ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris backing.
Sehubungan dengan hal tersebut, Nelson Hutahean ketua umum DPP LSM KIPPI (Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia) di dampingi Mardiyus S.Pd, mengirimkan surat ke ketua DPRD kabupaten Kampar pada Selasa (23/06/2026).
Menurut Nelson Hutahean, Surat yang di kirimkan ke wakil rakyat tersebut berisikan usulan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) guna memanggil Kadis Kominfo atas pernyataannya di salah satu media bahwa ada 200 media siap membackingi pihak Diskominfo bila ada satu media yang membangkang, Ujarnya di halaman kantor DPRD Kampar.
Kalimat tersebut dapat dipandang negatif karena berkonsep keberpihakan media, yang melanggar prinsip independensi pers. Kata “membackingi” mengesankan media digunakan sebagai alat pelindung atau propaganda kekuasaan, bukan sebagai kontrol sosial yang objektif, sebutnya lagi.
Hal yang senada juga di ungkapkan Mardiyus sebagai sekretaris umum, ada beberapa kalimat kadis Kominfo yang harus di klarifikasi di depan anggota DPRD karena Kadis Kominfo Kampar sebagai pejabat publik agar mempertanggung jawabkan maksud dan tujuan pernyataannya di salah satu media online.
Dilanjutkan nya lagi, selain LSM KIPPI usulan RDP juga di sampaikan dua organisasi pewarta yaitu Aliansi W Indonesia (AWI) dan Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) yang ada di provinsi Riau, Dimana Kadis Kominfo Kampar di nilai sudah berbicara di luar batas kewenangannya karena statement Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Kampar yaitu Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si. Berpotensi memecah belah insan pers dan patut diduga melanggar undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
“Kami berharap Ketua DPRD segera menandatangi Kadis Kominfo Kampar guna melakukan pengawasan dan transparansi atas omongan Kadis Kominfo Kampar di media yang kami nilai tidak patut di ucapkan pejabat publik”, ujar Mardiyus mengakhiri.
Sementara itu di tempat terpisah, Sb salah satu anggota organisasi Aliansi W Indonesia provinsi Riau sangat keberatan bahwa Kadis Kominfo menganggap setiap media yang bekerja sama menjadi staff di Diskominfo.
Dilanjutkan Sb, Lukmansyah Badoe bicara seenaknya seolah olah jika wartawan mendapat advetorial dan iklan di anggap harus patuh padanya, kata Sb.
“Saya selaku pemilik media menolak untuk bekerja sama Karena penerimaan jasa publikasi jangan di pakai membungkam media”, tutupnya.
Sementara itu An salah seorang pemilik media yang juga merupakan anggota organisasi ternama di Indonesia ini mengungkapan, turut prihatin atas sikap Lukmansyah Badoe sebagai Kadis Kominfo yang terkesan panik atas pemberitaan media yang tidak dapat dikendalikannya.
” Saya berharap agar Ketua DPRD Kampar segera memberikan perhatian dan saya ingin hadir dalam RDP tersebut”, ucap mantan wakil rakyat ini.**
Penulis: Tim
